Developed in conjunction with Joomla extensions.

Operasi Pemberantasan Pungli dari Presiden sudah selayaknya diterapkan di semua instansi pemerintahan, juga pada instansi penegakkan hukum, terutama kepolisian. Sebab acuan perilaku hukum yang baik justru dimulai dari aparat kepolisian dan para pegawai negeri yang terlibat didalamnya. Sungguh kami merasa kecewa saat OPP mulai digalakkan, pelayanan public terutama di kepolisian malah semakin sulit, terutama bagi para WNI yang sedang berada di luar negeri. Alasannya, pimpinan bilang tidak boleh. Berarti masih ada paternalism birokrasi yang justru menyebabkan birokrasi menjadi tidak efektif. Kalau prosedur sudah benar, dokumen sudah lengkap, lantas apalagi yang mau dipermasalahkan? Jika memang ada aturan dari atasan, mohon diinfokan pada masyarakat agar paham. Tentu aturan pimpinan pelayan public ini harus sesuai dengan Undang-Undang. Jika bertentangan, maka masyarakat berhak untuk menggugat.

Sumber Gambar: AnimasiMeme

Mengapa harus ikut demo 212? Alasan agama bisa jadi menjadi alasan utama namun tujuan tulisan ini bukan untuk menyinggung soal SARA. Lebih pada refleksi pribadi, apakah demo 212 dengan format acara yang berbeda dari sebelumnya itu akan memberi pengaruh pada Indonesia yang kita cintai ini? Soal penegakkan hukum ya.. sehubungan dengan hal-hal lain di luar kasus Ahok, kami hanya ingin sharing betapa menegakkan hukum di Indonesia bukan perkara mudah. Soal kebiasaan, budaya dan ego sebuah bangsa. Berkaitan bentuk Fund Raising dari lembaga berhubungan dengan soal administrasi layanan publik, maka keikutsertaan demo 212 adalah juga sebagai wujud kekecewaan sekaligus harapan pada pelayanan publik yang lebih baik, terutama bagi Warga Negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Selama kurang lebih 3 tahun ini, kami menggeluti advokasi bidang jasa pelayanan di kantor kepolisian. Ada lika liku suka duka dalam pengurusan dokumen, terutama Kami, sebagai Ibu mengadvokasi ini sambil tetap mengurus anak. Bagaimanapun, Kami berterima kasih untuk segala kemudahan yang diberikan serta kerjasama pegawai pelayanan masyarakat di kepolisian.

Para pemuda masa kini, keluar dari kampung masing-masing, merantau cari ilmu atau kerja. Kehidupan mereka tentu lebih baik daripada para pengungsi Suriah yang terpaksa meninggalkan segala miliknya di kampung halaman dengan terpaksa: cinta, keluarga, rumah, pekerjaan, bahkan masa depan! Negara-negara Eropa bersedia menampung mereka, terutama Jerman terkecuali Inggris. Saat inilah menjadi ujian bagi muslim sebagai pengungsi untuk membuktikan pada dunia, wajah Islam yang sesungguhnya. Bahwa muslim bukan sekedar menjadi korban walau status mereka sebagai pengungsi. Beberapa kisah mengharukan seputar pengungsi Suriah beredar di media elektronik maupun media sosial. Berbagai kisah seolah makin menguatkan bahwa hidup ini sangat berharga untuk diperjuangkan: seorang bapak berjuang menjual beberapa potong bolpoin demi menyambung hidup diri, istri serta keempat anaknya.

Ada pula kisah seorang anak perempuan begitu ketakutan melihat kamera foto yang dikiranya senjata, dengan spontan ia lantas mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Namun, adakah muslim Suriah di hati kita? Dapatkah kita menyerah setelah mendengar kisah-kisah inspiratif mereka?

Jelang demo 4 November 2016, berbagai spekulasi bermunculan. Sepertinya Jokowi berusaha meredam isu-isu tersebut dengan bertandang ke rumah Prabowo, lalu bergaya bak koboi sambil naik kuda. Televisi swasta, entah mengapa, menyebut pertemuan Jokowi- Prabowo, 31 Oktober 2016 sebagai ‘Diplomasi Kuda’. Mestinya, ‘Diplomasi Koboi’, dalam arti perbincangan sosial politik yang disampaikan dengan gaya santai, penuh kelakar ala Jokowi pada Prabowo, mantan rivalnya di Pemilu 2014.

Kapolda Metro pun mengeluarkan Delapan Maklumat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terorisme ataupun kekerasan yang dapat menyebabkan korban jiwa.

Mengapa demo 4 November, Aksi Bela Islam II ini begitu penting dan dianggap sebagai momentum, baik bagi para elite politik, polisi maupun para tokoh keagamaan?

Hujan di hari Minggu membuat suasana menjadi lebih mellow. Apalagi kalau Indonesia baru saja menambah hutang yang dianggap sebagai pinjaman oleh yang terhormat Bapak Presiden. Barangkali kalau hutang perlu dibayar pakai uang, pinjaman bukan pakai uang. Entahlah. Pokoknya menurut Bapak Presiden, hutang dan pinjaman itu sesuatu yang berbeda. Beda tapi tak sama? Barangkali Bapak Presiden punya pikiran yang lebih maju dari kami, rakyat yang cuma tahu Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, kedua bahasa itu dipakai dalam berbagai transaksi yang melibatkan uang atau hutang. Berhubung Bapak Presiden pengusaha sukses yang sudah go international sampai ke U.S, pastinya paham Bahasa Inggris dan tahu dollar. Dalam Bahasa Inggris itu memang ada dua istilah, loan (pinjaman) dan debt (hutang). Memang, kalau pinjam uang dengan hutang uang itu serupa tapi mirip. Pinjam uang belum tentu bunga berbunga. Kalau hutang juga belum tentu bunga berbunga. Entahlah, Bapak Presiden punya tingkat ngeles setingkat dewa yang tak mungkin dipahami oleh kami, rakyat kecil yang tahunya kalau pinjam uang ya harus dikembalikan. Apalagi hutang uang.

Developed in conjunction with Joomla extensions.