Developed in conjunction with Joomla extensions.

Bagaimanakah memahami politik dari sudut pandang perempuan? Benarkah perempuan, khususnya emak-emak tak peduli soal quick count atau real count, hanya peduli dis count? Apakah harapan selepas pilkada, khususnya usai Pilkada DKI Jakarta?

Politik kini memang bukan menjadi monopoli kaum lelaki. Entah itu partisipasi secara nyata atau sekedar gossip politik. Sambil ngebaso, ngaji atau percakapan di group whatsapp, perempuan pun turut partisipasi walau politik sekedar jadi bahan obrolan. Benar..bahwa silent majority atau mayoritas anggota masyarakat yang memilih diam itu bukan berarti tak paham, tak peduli atau tak ingin turut serta mengubah masyarakat dengan obrolan politik. Kebanyakan memang memilih diam karena cape dengan atmosfer politik yang saat ini sering panas karena perbedaan. Padahal, perbedaan menjadi sifat alami manusia. Bahkan si kembar sekalipun tak punya kesamaan 100%.

Cek kalender wikipedia hari ini, 8 Februari hari apa? Ternyata banyak peristiwa penting dunia yang terjadi tanggal 8 Februari. Salah satunya pada 8 Februari 1885 - Imigran Jepang yang pertama kali disetujui pemerintah Amerika Serikat tiba di Hawaii. Jadi teringat berita belakangan ini, Trump sebagai presiden AS melarang imigran asal tujuh negara muslim untuk masuk negaranya. Padahal kalau dilihat dari sejarah, AS terbuka pada kedatangan imigran Jepang sejak 1885. Kalau dihitung-hitung, berarti sudah 131 tahun. Sementara kalau imigran asal negara-negara muslim? Bisa jadi lebih awal lagi, mengingat ekspansi muslim ke seluruh penjuru dunia, sebagai pedagang atau peran lainnya lebih dari 6 abad yang lalu. Selama itu, pastinya menjadi kabur lagi batasan antara imigran dan penduduk asli sebab adanya percampuran oleh karena perkawinan dan budayanya.

Sepanjang tahun 2016 banyak peristiwa bersejarah yang takkan mungkin lagi terulang di tahun-tahun berikutnya. Momen-momen mengharukan yang berpengaruh pada diri kita sebagai seorang pribadi, bagian dari sebuah bangsa. Apapun momen itu, menurut saya tak bolehlah menjadikan seseorang merasa tertolak, terasing, kalah dan tak diinginkan.  Apakah hal yang menjadi lem perekat kita sebagai sebuah bangsa Indonesia? Lebih penting manakah menjadi bagian dari bangsa Indonesia atau bagian dari agama tertentu?

            Beberapa peristiwa yang dialami saya sebagai pribadi sambil mengamati berbagai peristiwa nasional, membuat sadar bahwa ada harapan pada masa depan anak-anak. Bahwa anak-anakku di masa depan takkan mungkin bisa hidup sendiri. Ia pasti bergaul dengan berbagai jenis manusia, berbeda secara kultur, sosial ekonomi. Mengingat, batasan negara, agama, apapun label yang menjadi masalah saat ini, di masa depan pasti akan semakin lenyap. Lalu apakah lem perekat yang menjadikan mereka bisa bertahan hidup nantinya? Sebagai muslim, saya percaya nilai-nilai ajaran Islam yang baik akan menjadi bekal utama bagi mereka. Nilai ajaran yang baik akan membuat mereka tak goyah walau tinggal dimanapun, bergaul dengan siapapun. Tak masalah soal berbagai perbedaan yang menjadi masalah saat ini. Tentu, nilai-nilai ajaran yang baik akan menghargai bangsa-bangsa dan agama-agama lain.

Sumber Gambar: idntimes

Gara-gara dengar ceramah di Mesjid As Salam, Jakarta Selatan pada 24 Januari 2017, soal bahaya murtad.  Jadi was-was, apakah saya masih Islam ataukah jangan-jangan sudah murtad dari dulu? Sebab penampilan saja tak menjamin seseorang masih Islam atau sudah ber-Islam dengan baik dan benar sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Saat beliau masih hidup pun masih banyak kaum munafik yang berkata sudah Islam, tapi dari segi ucapan, perbuatan dan keyakinan belum sepenuhnya Islam.

Ternyata murtad atau keluar dari Islam dengan sendirinya itu ada tiga sebab. Sebab ucapan, perbuatan dan keyakinan.

Operasi Pemberantasan Pungli dari Presiden sudah selayaknya diterapkan di semua instansi pemerintahan, juga pada instansi penegakkan hukum, terutama kepolisian. Sebab acuan perilaku hukum yang baik justru dimulai dari aparat kepolisian dan para pegawai negeri yang terlibat didalamnya. Sungguh kami merasa kecewa saat OPP mulai digalakkan, pelayanan public terutama di kepolisian malah semakin sulit, terutama bagi para WNI yang sedang berada di luar negeri. Alasannya, pimpinan bilang tidak boleh. Berarti masih ada paternalism birokrasi yang justru menyebabkan birokrasi menjadi tidak efektif. Kalau prosedur sudah benar, dokumen sudah lengkap, lantas apalagi yang mau dipermasalahkan? Jika memang ada aturan dari atasan, mohon diinfokan pada masyarakat agar paham. Tentu aturan pimpinan pelayan public ini harus sesuai dengan Undang-Undang. Jika bertentangan, maka masyarakat berhak untuk menggugat.

Sumber Gambar: AnimasiMeme

Developed in conjunction with Joomla extensions.